Selasa, 18 Januari 2011

SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO) INSTALASI TENAGA LISTRIK

Tenaga listrik yang dimaksud disini adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

Disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga Pembangkitan, Transmisi, Distribusi dan Pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Guna  tercapainya  visi utama suatu instalasi tenaga listrik yaitu  andal,  aman  dan akrab  lingkungan yang  harus  dimiliki oleh  suatu  instalasi  pembangkitan, instalasi transmisi, instalasi distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik serta  terpenuhinya  aspek standarisasi dalam  instalasi  ketenagalistrikan,  maka dikeluarkanlah  suatu  peraturan kebijakan berupa regulasi-regulasi di bidang ketenagalistrikan oleh  Pemerintah Republik Indonesia.  Kebijakan ini secara garis besar  diwujudkan  untuk  memenuhi  aspek-aspek  keselamatan  ketenagalistrikan,  keselamatan  umum,  keselamatan lingkungan  dan  keselamatan  instalasi  bagi  pengelola  maupun  pemilik  instalasi  ketenagalistrikan,  sehingga  dapat  diperoleh  hasil  akhir  berupa  instalasi tenaga listrik  yang  kompeten  dan  bersertifikat.

Didalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, pasal 44 ayat 4 dijelaskan bahwa “Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki SERTIFIKAT LAIK OPERASI”

Bahkan didalam Undang-Undang Ketenagalistrikan  terserbut dijelaskan juga ketentuan pidana bagi pengoperasian instalasi tenaga listrik yang tidak memiliki SERTIFIKAT LAIK OPERASI, sebagaimana dicantumkan didalam pasal 54, ayat 1 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SERTIFIKAT LAIK OPERASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi ini dimaksudkan  untuk mengupayakan pengakuan laik operasi dari pemerintah yang terkait atas instalasi  pembangkitan, instalasi transmisi, instalasi distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik hingga terpenuhinya visi dalam bidang ketenagalistrikan yang akhirnya dapat dicapai suatu instalasi ketenagalistrikan  yang andal,  aman, akrab  lingkungan dan  bersertifikat.

Tata cara pelaksanaan dan penerbitan SERTIFIKAT LAIK OPERASI instalasi tenaga listrik ini dapat dilihat didalam Peraturan Menteri ESDM nomor 0045 Tahun 2005, Peraturan Menteri ESDM nomor 046 Tahun 2006, Tentang instalasi ketenagalistrikan dan Keputusan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 200-12/44/600.4/2003 Tentang tata cara penerbitan Sertifikat Laik Operasi intalasi tenaga listrik.

Terima Kasih
Salam  

ARDISON, ST







Mata Uji (Test Items) Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Ketenagalistrikan

 

Mata Uji (Test Items) Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik.
Mata Uji (Test Items) Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005, Lampiran I secara garis besar meliputi:
1. Review Dokumen
2. Review Desain
3. Evaluasi Hasil Uji
4. Pemeriksaan dan Pengujian
Selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005, Lampiran I yang bisa didownload pada bagian bawah blog ini.



Mata Uji (Test Items) Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik.
Mata Uji (Test Items) Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005, Lampiran II secara garis besar meliputi:
1. Review Dokumen
2. Review Desain
3. Evaluasi Hasil Uji
4. Pemeriksaan dan Pengujian
Selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005, Lampiran II yang bisa didownload pada bagian bawah blog ini.



Mata Uji (Test Items) Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Tinggi dan Menengah.
Mata Uji (Test Items) Sertifikasi Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Tinggi dan Menengah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005, Lampiran V secara garis besar meliputi:
1. Review Dokumen
2. Review Desain
3. Pemeriksaan dan Pengujian
Selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri ESDM No. 0045 Tahun 2005, Lampiran V yang bisa didownload pada bagian bawah blog ini.

Terima Kasih

Salam

ARDISON, ST

13 komentar:

  1. halo,...salam kenal.....

    BalasHapus
  2. “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa SERTIFIKAT LAIK OPERASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

    PERTANYAANNYA :
    1. Adakah satu orangpun yang melanggar tidak menggunakan SLO (Sertifikat Laik Operasi) sudah mendapatkan sanksi sebagaimana UU di atas ????? Kalau ada.., Siapakah Orangnya ? bagaimana proses peradilannya ?? dan siapa aparat petugas yang menyanksinya ??? dan apakah mampu rakyat yang mayoritas orang menengah membayar sanksi tersebut ??? adakah hal ini akan terjawab ???
    jangan-jangan undang-undang tersebut hanya untuk menakut-nakuti rakyat saja. undang2 tersebut sudah tidak sesuai dengan azas pancasila yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia..., penjahat koruptor cuma 2 bulan penjara, paling lama juga satu tahun... adakah keadilan buat rakyat indonesia ???? hanya tidak ada SLO rakyat dihukum 5 (lima) tahun penjara dan denda 500JUTA ???? WOWWW!!!! UNDANG" MACAM MANA INI ??? UU GATOT (GAGAL TOTAL)
    JUGA CACAD AHHH!!!

    Matur Nuhun...
    karena saya baru tau UU tersebut..

    Harian Suara Rakyat Jawa Timur

    BalasHapus
  3. Yth bpk Ardison, terima kasih atas infonya, sehingga Saya dpt belajar serta mendapatkan info. Mudah2an melalui blog ini, Kita bersama-sama dpt memajukan bangsa&negara utk generasi mendatang agar Kita tdk meninggalkan generasi yg lemah.
    Melalui blog ini, Saya ada sedikit tanggapan utk Yth bpk Jonatan, memang sdh semestinya setiap UU atau aturan apapun hrs mempertimbangkan bbrapa faktor, termasuk sanksi. Tetapi sblm masyarakat terkena sanksi, tugas Pemerintah dan Pemda harus melakukan sosialisasi agar masyarakat jg paham lebih detail mengenai aturan yg ada. Sehingga dpt dikatakan bahwa Pemerintah sbg regulator ttap menjalankan tugas dan fungsinya.
    Mengenai pertanyaan Bpk, Bpk dapat menghubungi instansi terkait yg berwenang, diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dlm hal ini Dirjen Ketenagalistrikan atau Dinas Pertambangan dan Energi di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota. Mengenai masalah pidana, mungkin dapat menghubungi instansi terkait pembuat Undang-Undang(UU)tsb. Untuk UU perlu turunan sbg aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah(PP),Peraturan Menteri(Permen), Keputusan Menteri(Kepmen) dan sebagainya. Sampai saat ini, turunan UU 30/2009 ttg Ketenagalistrikan berupa PP sdh ada, yaitu PP 14/2012 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sedangkan Permen ESDM 0045/2005 dimksud bpk Ardison, merupakan acuan dlm menguji kelaikan operasi setiap Instalasi Tenaga Listrik di Indonesia. Menurut Saya, bpk Ardison sudah benar dlm menyampaikan aturan dan ini justru merupakan peluang usaha di bidang jasa pengujian.
    Menurut Saya jika aturan tersebut di jalankan, sektor ketenagalistrikan akan menuju keadaan yg baik, dimana kelaikan di tujukan utk keamanan, keandalan dan keramahan lingkungan. Dan utk menuju kondisi tersebut, bidang usaha jasa pengujian yg terakreditasi yg akan melakukan.
    Dapat dibayangkn jika tidak aturan, semakin byk rumah yg terbakar, korban jasmani maupun rohani, krn selama ini jika ada rumah atau gedung terbakar seperti byk di beritakan di media, dikatakan 'AKIBAT KORSLET..HUBUNG PENDEK..HUBUNG SINGKAT Dll' tetapi yg menanggung kerugian tetap masyarakat..
    Diharapkan dgn adanya Uji Laik Operasi(ULO) ini, Sertifikat Laik Operasi pemilik instalasi dapat di pertanyakan kpd Badan Usaha atau lembaga inspeksi nirlaba, jika suatu saat terjadi kebakaran...
    Untuk pelaksanaan ULO yg telah di lakukan dpt menghubungi Jasa Sertifikasi PT. PLN(Persero) sbg Badan Usaha yg telah terakreditasi, dinas ESDM Prov. Bengkulu, Kalimantan dan sebagainya.
    Demikian urun rembuk Saya, mdh2n ada rekan lain yg lebih mengetahui dpt membantu demi kemajuan bangsa dan negara

    BalasHapus
  4. Bapak Andirson, terima kasih atas knowledge sharingnya.. Saya sangat-sangat berterima kasih karena bisa mendapatkan pengetahuan kelistrikan beserta sub-sub'nya.

    Tidak banyak praktisi yang mau berbagi pengetahuan secara cuma2.

    God bless you, pak..

    BalasHapus
  5. Mau tanya Paak mohon pencerahannya,

    Begini, seandainya instalasi sudah disertifikasi, suadh ada SLO dan sudah dioperasikan, kemudian suatu hari kita ganti salah satu peralatan di instalasi tersebut memisal circuit breaker / peralatan pemutus.

    apakah dalam kasus seperti ini perlu ada perbaikan SLO, atau ikut SLO yg lama?

    Terima kasih.

    BalasHapus
  6. Menurut saya tidak perlu ada perbaikan slo selama tidak ada perubahan makro terhadap genset.karena di slo tidak tercantum spesifikasi circuit breaker hanya tercantum spesifikasi engine, generator dan daya mampu genset dari pembebanan hasil pengujian. Demikian mudah2an bisa membantu

    BalasHapus
  7. nice
    www.titianmc.co.id
    infoahlik3.wordpress.com

    BalasHapus
  8. gan gmn klo mw bikin badan penerbitan slo

    BalasHapus
  9. apakah sertifikat laik operasional instalasi listrik sama dengan pengesahan pemakaian yg disahkan oleh disnaker

    BalasHapus
  10. abhie vione, untuk bikin badan penerbitan slo bisa di lihat di Peraturan pemerintah (PP) no 62 tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik,
    tahnks

    BalasHapus
  11. Pak sonie andreansyah, SLO beda dengan pengesahan pemakaian yang di sah kan oleh disnaker, karena mata uji dan referensinya berbeda,
    thanks

    BalasHapus
  12. Kepada Semua.... Terima kasih sudah membaca dan memberikan komentar di blog ini, Semoga bisa bermanfaat...

    Salam

    BalasHapus
  13. Kepada Pak Ardison , saya sangat berterima kasih atas blog ini. Yang saya ingin tanyakan , saya kerja di salah satu Perusahaan Sawit di daerah Sumatera selatan yang memiliki 2 buah PLTA Kisaran 2000 KVA dan 1200 KVA, Serta genset 500 KVA dan 275 KVA . Harga dari untuk mendapatkan SLOnya sangatlah besar. 2 buah PLTA 2000 KVA DAN 1200 KVA = Rp.24jt , Dan Genset 500 KVA + 275 KVA = 20jt . Dan di kenakan Laporan Uji Laik , Witnessing & Sertifikat sebesar Rp.35jt. harga yang sangat luar biasa menurut kami. Apakah dari Dinas Ketenagalistrikan ada harga yang sebenarnya ? Harga ini saya dapat dari salah satu Instansi yang memiliki Sertifikat untuk biaya SLO.

    Apakah disini kami harus memakai jasa dari Instansi Swasta ? Apakah Instansi Pemda ketenagalistrikan tidak dapat mengeluarkan SLO ?

    Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih

    BalasHapus